Materi 1 H.Keluarga dan Waris || Pokok-Pokok Hukum Keluarga

 

Pengertian Hukum Keluarga secara etimologis dan terminologis

Hukum Keluarga, juga dikenal sebagai Ahwal Al-Syakhsiyyah, adalah istilah yang merujuk pada keseluruhan hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga dan peradilan Islam, seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan peradilan agama . Pada awalnya, pembahasan hukum-hukum ini terdapat dalam bab-bab fiqh yang terpisah. Namun, pada paruh kedua abad ke-19, hukum-hukum yang dikategorikan sebagai hukum keluarga dihimpun hdalam satu kajian khusus yang disebut Ahwal Al-Syakhsiyyah.



Pengertian Ahwal Al Syakhsiyyah secara etimologis dan terminologis

Ahwal Al-Syakhsiyyah adalah istilah yang merujuk pada keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dan peradilan Islam, seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan peradilan agama

 Istilah ini memiliki arti etimologis "keadaan pribadi atau perseorangan". Kajian terhadap masalah Ahwal Al-Syakhsiyyah dimulai sekitar paruh kedua abad ke-19.


Definisi Hukum Keluarga dan Ahwal Al Syakhsiyyah menurut Para Ahli

Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda terkait dengan Hukum Keluarga dan Ahwal Al Syakhsiyyah. Beberapa ahli mengemukakan bahwa Hukum Keluarga mencakup hubungan sedarah dan perkawinan, serta melibatkan hukum keluarga tertulis dan tidak tertulis

Ahli lainnya menyebutkan bahwa Ahwal Al Syakhsiyyah mencakup hukum perkawinan, perceraian, warisan, dan wasiat.

Asas Hukum Keluarga

Asas-asas yang mendasari Hukum Keluarga dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, beberapa asas umum yang sering dianggap penting dalam Hukum Keluarga adalah:

  1. Asas Keseimbangan: Menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat harus seimbang .
  2. Asas Persatuan Bulan: Menyatakan bahwa harta benda dalam perkawinan memiliki sifat campur atau tergabung.
  3. Asas Persetujuan: Menegaskan bahwa pernikahan dan perwalian dianggap sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus dari kedua belah pihak .
  4. Asas Kepastian Hukum: Menjamin kepastian hukum dalam hubungan keluarga, seperti dalam hal pernikahan, perceraian, dan warisan.

Sumber Hukum Keluarga

Sumber hukum keluarga dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Namun, beberapa sumber hukum keluarga yang umum dijumpai adalah:

  1. Undang-Undang: Hukum keluarga dapat diatur dalam undang-undang yang berlaku di suatu negara .
  2. Traktat: Perjanjian internasional atau regional juga dapat menjadi sumber hukum keluarga.
  3. Yurisprudensi: Putusan pengadilan dalam perkara-perkara keluarga juga dapat menjadi sumber hukum keluarga.

Tujuan Hukum Keluarga

Tujuan dari Hukum Keluarga adalah untuk mengatur hubungan keluarga dan peradilan Islam, serta memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, dan peradilan agama .

Ruang Lingkup Hukum Keluarga

Ruang lingkup Hukum Keluarga meliputi berbagai hal, antara lain:

  1. Peraturan Keluarga: Mengatur tata cara dan aturan dalam kehidupan keluarga, seperti kewajiban dalam rumah tangga, perwalian, dan pemberian mas kawin .
  2. Hubungan Sedarah: Membahas hubungan keluarga karena turunan, seperti keluarga sedarah yang ada dalam garis bapak (matrinial) atau dalam garis ibu dan bapak (parental atau bilateral) .
  3. Hukum Perkawinan: Mengatur pernikahan, perceraian, dan persyaratan yang terkait dengan perkawinan.
  4. Hukum Kewarisan: Mengatur pembagian harta warisan dan hak-hak pewaris.
  5. Hukum Peradilan Agama: Mengatur proses peradilan dalam masalah-masalah keluarga di pengadilan agama.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas di Indonesia: Thrifting, E-Commerce, dan Dampaknya bagi Masyarakat

  Ringkasan Utama: Kebijakan larangan impor barang bekas di Indonesia, khususnya pakaian dan elektronik, bertujuan melindungi industri dalam negeri serta menjaga kesehatan masyarakat. Namun, fenomena thrifting dan perdagangan lintas batas melalui e-commerce tetap marak, menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan berdampak kompleks bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pendahuluan Larangan impor pakaian bekas (karung bal/balpres) dan barang bekas lainnya telah menjadi kebijakan tegas pemerintah Indonesia. Alasan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi industri tekstil dan garmen nasional dari persaingan tidak sehat serta mengatasi isu kesehatan dan kebersihan. Namun, di tengah maraknya tren thrifting dan kemudahan akses e-commerce lintas batas, barang bekas tetap masuk secara ilegal dan diperdagangkan secara luas, bahkan melalui platform digital. Esai ini akan menganalisis kebijakan pemerintah terkait larangan impor barang bekas, fenomena thr...
Baca selengkapnya

KONSEP BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling umum digunakan dalam dunia usaha di Indonesia. PT memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya melalui sistem tanggung jawab terbatas, yang berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Konsep badan hukum PT diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian Perseroan Terbatas Secara Etimologis Istilah "Perseroan" berasal dari bahasa Belanda "vennootschap" yang berarti suatu bentuk organisasi atau usaha bersama "Terbatas" merujuk pada batasan tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas modal yang disetorkan Secara Terminologis PT adalah bentuk badan hukum yang memiliki karakteristik: Badan hukum yang terpisah dari pemiliknya Pemegang saham bertanggung jawab sebatas modal yang disetor Pemisahan antara kepemilikan (pemegang saham) dan pengelolaan (direksi) Memiliki struktur organisasi yang jelas (RUP...
Baca selengkapnya

METODE PENYELESAIAN SENGKETA PERSEROAN DI INDONESIA

Metode penyelesaian sengketa perseroan di Indonesia. Sengketa perseroan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan di Indonesia, yang dapat terjadi antara pemegang saham, antara perusahaan dan karyawan, atau antara perusahaan dan pihak ketiga lainnya. Sengketa perseroan biasanya timbul dari perbedaan pendapat mengenai strategi bisnis, pelanggaran anggaran dasar, atau perselisihan terkait pembagian keuntungan. Perseroan sebagai badan hukum memiliki struktur organisasi yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan, yang seringkali menjadi sumber potensi sengketa. Sengketa yang tidak segera diselesaikan dapat mengganggu operasional perusahaan, merusak reputasi, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Metode Penyelesaian Sengketa Perseroan di Indonesia Mengidentifikasi lima metode utama penyelesaian sengketa perseroan di Indonesia: 1. Penyelesaian Internal (Musyawarah dan...
Baca selengkapnya