Materi 7 || Definisi dari Hukum Kewarisan, Asas Hukum Waris, sumber hukum waris, dan tujuan hukum waris

 

Pengertian Hukum Waris secara Etimologis, Terminologis, dan Menurut Pendapat Para Ahli

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.


Secara etimologis, istilah "hukum waris" berasal dari kata "ijbari" yang dalam bahasa Arab berarti paksaan. Dalam konteks hukum waris, istilah ini mengacu pada terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya secara otomatis, tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris.


Menurut beberapa ahli, pengertian hukum waris adalah sebagai berikut:

  • Ali Afandi: Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi para ahli warisnya.
  • Santoso Pudjosubroto: Hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup .
  • Ter Haar Bzn: Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Asas Hukum Waris

Asas hukum waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Asas Ijbari: Merujuk pada peralihan harta secara otomatis tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Peralihan harta terjadi dengan sendirinya setelah kematian pewaris.
  2. Asas Kesetaraan: Mengacu pada prinsip bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang sama dalam memperoleh bagian warisan.
  3. Asas Keadilan: Menekankan pentingnya pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sumber Hukum Waris

Sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Al-Qur'an menjelaskan siapa yang berhak mendapatkan waris, siapa yang tidak berhak, dan ukuran bagi setiap ahli waris.


Selain itu, hukum waris di Indonesia juga diatur oleh KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga mengatur pengertian dan pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris serta menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.


Tujuan Hukum Waris

Tujuan hukum waris adalah untuk mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum waris juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya sengketa antara ahli waris.


Ruang Lingkup Hukum Waris

Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Ruang lingkup hukum waris mencakup pengaturan mengenai pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan, penentuan ahli waris, pembagian warisan, dan perlindungan hak-hak ahli waris.

Dalam hukum waris, terdapat beberapa istilah yang penting untuk dipahami, antara lain:

  • Ahli Waris: Orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang (ahli waris di bawah title umum) dan ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/testament (ahli waris di bawah title khusus).
  • Legitime Portie: Bagian mutlak dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan testament dan pemberian lainnya oleh pewaris. Ahli waris yang berhak atas bagian ini disebut legitimaris .

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Analisis Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas di Indonesia: Thrifting, E-Commerce, dan Dampaknya bagi Masyarakat

  Ringkasan Utama: Kebijakan larangan impor barang bekas di Indonesia, khususnya pakaian dan elektronik, bertujuan melindungi industri dalam negeri serta menjaga kesehatan masyarakat. Namun, fenomena thrifting dan perdagangan lintas batas melalui e-commerce tetap marak, menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan berdampak kompleks bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pendahuluan Larangan impor pakaian bekas (karung bal/balpres) dan barang bekas lainnya telah menjadi kebijakan tegas pemerintah Indonesia. Alasan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi industri tekstil dan garmen nasional dari persaingan tidak sehat serta mengatasi isu kesehatan dan kebersihan. Namun, di tengah maraknya tren thrifting dan kemudahan akses e-commerce lintas batas, barang bekas tetap masuk secara ilegal dan diperdagangkan secara luas, bahkan melalui platform digital. Esai ini akan menganalisis kebijakan pemerintah terkait larangan impor barang bekas, fenomena thr...
Baca selengkapnya

KONSEP BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling umum digunakan dalam dunia usaha di Indonesia. PT memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya melalui sistem tanggung jawab terbatas, yang berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Konsep badan hukum PT diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian Perseroan Terbatas Secara Etimologis Istilah "Perseroan" berasal dari bahasa Belanda "vennootschap" yang berarti suatu bentuk organisasi atau usaha bersama "Terbatas" merujuk pada batasan tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas modal yang disetorkan Secara Terminologis PT adalah bentuk badan hukum yang memiliki karakteristik: Badan hukum yang terpisah dari pemiliknya Pemegang saham bertanggung jawab sebatas modal yang disetor Pemisahan antara kepemilikan (pemegang saham) dan pengelolaan (direksi) Memiliki struktur organisasi yang jelas (RUP...
Baca selengkapnya

METODE PENYELESAIAN SENGKETA PERSEROAN DI INDONESIA

Metode penyelesaian sengketa perseroan di Indonesia. Sengketa perseroan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan di Indonesia, yang dapat terjadi antara pemegang saham, antara perusahaan dan karyawan, atau antara perusahaan dan pihak ketiga lainnya. Sengketa perseroan biasanya timbul dari perbedaan pendapat mengenai strategi bisnis, pelanggaran anggaran dasar, atau perselisihan terkait pembagian keuntungan. Perseroan sebagai badan hukum memiliki struktur organisasi yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan, yang seringkali menjadi sumber potensi sengketa. Sengketa yang tidak segera diselesaikan dapat mengganggu operasional perusahaan, merusak reputasi, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan metode penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Metode Penyelesaian Sengketa Perseroan di Indonesia Mengidentifikasi lima metode utama penyelesaian sengketa perseroan di Indonesia: 1. Penyelesaian Internal (Musyawarah dan...
Baca selengkapnya