Berbagi Info, Berbagi ilmu, semoga bermanfaat

Hukum perkawinan dan waris di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan kompleks dari sudut pandang hukum, sosial dan budaya. Berikut beberapa contoh permasalahannya: Permasalahan perkawinan: Perkawinan di bawah umur: Masih banyak perkawinan di bawah umur yang melanggar Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat negatif seperti buruknya reproduksi. kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan. Kawin paksa: Kawin paksa masih terjadi di banyak tempat, terutama di daerah pedesaan. Hal ini melanggar hak asasi manusia dan dapat menimbulkan trauma pada korbannya. Poligami: Meskipun poligami diperbolehkan dalam kondisi yang ketat dalam Islam, laki-laki sering menggunakannya untuk membenarkan perselingkuhan atau melecehkan perempuan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan serius di Indonesia yang dapat menimbulkan luka fisik, mental bahkan kematian pada korbannya. Perceraian: Angka perc...

Hukum perkawinan dan warisan di Indonesia diatur oleh berbagai hukum dan adat istiadat yang ada di masyarakat.  Berikut penjelasan singkatnya: UU Perkawinan: Dasar Hukum: UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Asas Perkawinan: Monogami: Perkawinan hanya boleh antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama: laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Pernikahan harus dilandasi cinta dan saling menghormati: Pernikahan harus dilandasi cinta dan saling menghormati antara suami dan istri. Syarat-syarat perkawinan yang sah: Calon suami/istri belum menikah dengan orang lain. Calon suami dan istri tidak mempunyai hubungan darah. Calon pasangan tidak mempunyai hubungan langsung dengan suami atau istri saudara kandungnya. Calon pasangan tidak memiliki hubungan gender yang lurus ke atas. Calon pasangan tidak melakukan hubungan seksual langsung dengan suami atau istri saudaranya. Cal...

Pengertian Hukum Hibah Dalam Islam :  Etimologi, Terminologi, Menurut Para Ulama, Asas, Sumber Hukum dan Ruang Lingkup. Definisi Etimologis:Kata "hadiah" berasal dari kata Arab "hiba" yang berarti hadiah.  Secara etimologis, hibah diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan suatu benda kepada orang lain dengan sukarela, tanpa imbalan, dan dalam keadaan masih hidup. Definisi terminologi:Dalam fikih Islam, hibah diartikan sebagai berikut: Menurut para ahli mazhab Hanafi: Hibah adalah perpindahan kepemilikan suatu benda dari seseorang ke orang lain. secara sukarela, tanpa kompensasi dan dengan persetujuan. Menurut pemikiran Syafi'i: Hibah adalah perpindahan kepemilikan suatu benda secara sukarela dari seseorang kepada orang lain, tanpa imbalan dan selama dia masih hidup, dengan syarat pemberian itu tidak menjadi beban bagi penerimanya. Pengertian menurut para ahli: Beberapa ahli hukum Islam mengemukakan pengertian keilmua...

  Pengertian Wakaf Dalam Islam : Etimologi, Terminologi, Menurut Para Ulama, Prinsip, Sumber, Tujuan dan Ruang Lingkup. Definisi Etimologis:Kata "wakaf" berasal dari kata Arab "waqf" yang berarti menahan, menghentikan atau mengikat.  Secara etimologis, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang muslim untuk melestarikan suatu benda yang dimilikinya dan menyumbangkan manfaatnya untuk kepentingan umum dan/atau amal. Definisi terminologi:Dalam fikih Islam, wakaf diartikan sebagai berikut: Menurut mazhab Hanafi: memegang suatu benda yang sah menjadi milik wakif untuk menggunakannya. manfaat Menurut pemikiran Syafi'i: Seseorang tidak dapat mengamalkan suatu benda yang berstatus Allah SWT dengan melimpahkan manfaatnya untuk kebaikan (sosial). Pengertian menurut para ahli:Beberapa ahli hukum Islam memberikan definisi kata wakaf sebagai berikut: Prof. Dr. H. A. Rachmat Djatmiko, MA: Wakaf adalah suatu hukum perdata Islam dimana seseorang atau be...

Sistem pewarisan Islam diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits, berdasarkan prinsip keadilan dan keadilan. Setiap ahli waris berhak atas bagiannya menurut jenis kelamin dan jenis kelaminnya. Bagian dari warisan: Anak laki-laki: Anda akan menerima 2 bagian dari warisan. Putri : Mendapat 1 bagian warisan. Perempuan : mendapat 1/8 bagian harta warisan bila tidak mempunyai anak, 1/4 bagian warisan bila ada anak. Suami/istri: menerima 1/2 bagian warisan bila tidak mempunyai anak, 1/4 bagian warisan bila ada anak. Orangtua : Masing-masing mendapat 1/6 bagian harta warisan bila ada anak, 1/3 bagian warisan bila tidak ada anak. Kakek-nenek: Anda menerima sebagian warisan jika Anda tidak memiliki anak, cucu, atau orang tua. Saudara: Anda akan mewarisi jika Anda tidak memiliki anak, cucu, orang tua atau kakek-nenek. Saudara kandung: Anda akan mewarisi jika Anda tidak memiliki anak, cucu, orang tua, kakek-nenek, atau saudara kandung. Saudara: Anda menerima sebagian warisan jika tidak ada ahli waris ...

  Ada tiga sistem hukum waris yang diakui di Indonesia: 1. Hukum waris adatBersifat kekeluargaan dan komunal serta mengutamakan kepentingan kelompok di atas perseorangan.Warisan tidak selalu didasarkan pada keturunan, tetapi dapat didasarkan pada kekerabatan atau keanggotaan dalam suatu komunitas adat.Aturan dan cara pembagian warisan berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan adat istiadat setempat.Contoh: Di beberapa daerah, anak perempuan tidak mewarisi tanah. 2. Hukum Warisan Sipil Barat (BW)bersifat individualistis dan mengutamakan hak dan kebebasan individu.Pembagian dana warisan berdasarkan silsilah keluarga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).Pembagian harta warisan menurut derajat kekerabatan dan jenis kelamin.Contoh: Anak laki-laki dan anak perempuan berhak atas warisan yang sama. 3. Hukum Warisan IslamBersifat religius, berdasarkan hukum Islam.Warisan hanya berlaku bagi umat Islam.Aturan dan tata cara pembagian warisan diatur dalam Al-Qur'an dan ...